Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar yang diluncurkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022, menjadi salah satu strategi dalam rangka pemulihan dan transformasi pembelajaran untuk mengatasi penurunan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Pada bulan Januari 2023, tercatat lebih dari 143 ribu satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri. implementasi Kurikulum Merdeka terdiri dari 3
kategori yaitu (1). Mandiri Belajar; 1 Berubah; dan (3). Mandiri Berbagi.
Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka kategori Mandiri belajar yaitu satuan pendidikan yang menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Misalnya, menerapkan sebagai ko-kurikuler dengan konsekuensi menambah waktu belajar peserta didik, menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, dan/atau  mengajarkan mata pelajaran sesuai Kurikulum Merdeka.
Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka kategori Mandiri Berubah adalah satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan, kelas 1, 4, 7 dan 10. Satuan
pendidikan dan guru juga dapat menerapkan pembelajaran terdiferensiasi secara sederhana.
Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka kategori Mandiri Berbagi yaitu satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan, kelas 1, 4, 7 dan 10. Contoh-contoh yang disediakan oleh pemerintah digunakan sebagai aspirasi dan rujukan saja, namun sebagian besar pengembangan kurikulum dilakukan di satuan pendidikan.
Dalam rangka mendukung satuan pendidikan melaksanakan kurikulum merdeka, Direktorat Sekolah Menengah Pertama membantu dan mengawal Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri melalui berbagai program strategis, antara lain dengan melalui 6 (enam) dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), yaitu: (1) Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM); (2) Seri Webinar; (3) Komunitas Belajar; (4) Narasumber berbagi Praktik Baik; (5) Mitra Pembangunan; (6) Pusat Layanan Bantuan (Helpdesk); serta melalui dukungan program strategis pemulihan pembelajaran.
Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan kadang-kadang masih terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman sebagai akibat dari kesalahan persepsi baik konsep maupun Implementasi Kurikulum Merdeka dan lainnya. Menyikapi permasalahan tersebut, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, perlu menyelenggarakan kegiatan advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada UPT BBPMP/BPMP dan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan pelaksanaan advokasi terhadap UPT dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka. 

Kegiatan Advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka, bertujuan untuk:
1. Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan Kurikulum Merdeka;
2. Memberi penguatan pelaksanaan optimalisasi dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka;
3. Menyamakan persepsi Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
4. Menyusun Rencana Tindak Lanjut pendampingan.

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan Advokasi Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai
berikut:
1. Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan Kurikulum Merdeka;
2. Menguatnya pelaksanaan optimalisasi dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka;
3. Kesamaan persepsi Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
4. Dokumen Rencana Tindak Lanjut pendampingan.

Kegiatan di laksanakan di Bali 20-22 Juli 2023 yang di ikuti beberapa Daearah anatara lain, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur berjumlah 55 Peserta.

Dalam rangka membuat berbagai alternatif solusi dalam mengatasi berbagai tantangan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka, PDM 02 IKM telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan kebijakan dan program tersebut diharapkan pemahaman konsep
Kurikulum Merdeka semakin kuat dan implementasi kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan baik.
Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh PDM 02 IKM, Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah secara bertahap melakukan advokasi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka. Walaupun upaya tersebut belum selengkapnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka, tetapi hal tersebut merupakan upaya bertahap yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mendorong Implementasi Kurikulum Merdeka.