Menindak lanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : UND/351/KSP.00/70-73/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023. Bapak Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengundang para Kepala perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima dan PPK OPD lingkup Pemerintah Kota Bima untuk hadir mengikuti Rakor pada Selasa, 21 Maret 2022 di Aula Pemerintah Kota Bima mulai 09.00 wita sampai dengan selesai.

Kepala Dinas Dikpora Kota Bima bersama PPK Dikpora Kota Bima menghadiri Rapat Koordinasi monitoring centre of prevention (MCP) antara KPK,BPK,kemendagri dan BPKP serta pemerintah daerah seluruh indonesia melalui aplikasi zoom bertempat di Aula Kantor Walikota Bima.

Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP 2023 oleh KPK RI, Selasa, 21 Maret 2023, kegiatan ini di hadiri oleh Kepala perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima dan PPK OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.

KPK adalah lembaga negara yang tugas utamanya melakukan pemberantasan korupsi dengan profesional. Melansir dari situs website resminya, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Tugas dan wewenang KPK adalah :

1. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

2. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Dalam rakor tersebut Bapak Walikota Bima bersama Sekda Kota Bima dan peserta rakor sangat antusias mengikuti zoom meeting hingga selesai, kegiatan berjalan dengan baik dan lancar ucap kasi sarpras Dikdas Dikpora Kota Bima yang juga sebagai PPK Dikpora Kota Bima pak ipul sapaannya, seusai menghadiri rakor. Selasa, 21 Maret 2023