Pada Kegiatan Rapat Konsolidasi Program prioritas KemendikbudRistek (Program Sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka) dan Perencanaan berbasis data) Kamis, 23 December 2022, di Aula Pemerintah Kota Bima, Dihadiri oleh : Walikota Bima, Asisten 1 Walikota Bima, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Bima, Kepala BPMP Provinsi NTB, Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Kepala BKD SDM, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bima, Sekertaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bima, Kabid Dikdas, Kabid PAUD, Kabud Kebudayaan, Pengawas Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP, dan seluruh Unsur Jajaran Dinas Dikbud. Walikota Bima Menerima Penghargaan Sebagai daerah yang Mendukung Komitmen dalam Mengawal Jalan Program sekolah Penggerak Kota Bima, penghargaan tersebut di Berikan Langsung Oleh Kepala BPMP NTB Drs H. Muh Irfan MM, di Aula Walikota Bima, di dampingi Oleh Asisten 1, kepala Bapeda dan dewan pendidikan. pada kesempatan ini Selkaligus diberikan, Profil Pendidkan Kota Bima dari Kepala BPMP Provinsi NTB kepada Walikota Bima

Kepala BPMP Provinsi NTB Drs H. Muh Irfan, MM. menyampaikan Sambutan dan Kebijakan Kemdikbudristek yaitu Penyampaian pemahaman umum tentang kebijakan Program PSP, IKM dan Rapor Pendidikan serta PBD, Kota Bima tahun ke 3 bersama dengan Kabupaten Lombok Timur. Intervensi yang dilakukan terhadap SP termasuk BOS Kinerja yang nilainya signifikan untuk melakukan peningkatan kompetensi dan perbaikan diberbagai aspek. Apresiasi kepada KSP Kota Bima yang telah berkinerja baik yang tampak dari Panen Karya serta prestasi siswa. Kurikulum Merdeka pada SP wajib dilaksanakan sedangkan Satuan Pendidikan lain secara mandiri. BPMP Provinsi menyampaikan penghargaan kepada layanan penddikan Kota Bima telah berkinerja dengan sangat baik (Terbaik di Provinsi NTB) termasuk pemanfaatan PMM. Dalam PMM guru telah memanfaatkan fitur-fitur PMM sebagai upaya pengembangan diri. PBD diawali singkronisasi Dapodik dengan status 100% update dan valid. Berkenaan dengan rendahnya anggaran DAK Fisik, kita semua telah mengupayakan penyediaan data yang valid untuk meningkatkan angka anggaran daerah agar dapat lebih mempercepat capaian mutu pendidikan di Kota Bima. Ini salah satu dampak paradigma KS yang menyediakan data yang tidak akurat karena adanya akreditasi sekolah/madrasah. Penyusunan anggaran belajana dan jasa telah memanfaatkan platform digital (Arkas dan Markas, SIPLAH, SIPBOS, Tanya BOS, SIPD dll), Rapor pendidikan sebagai sumber data utama dalam PBD telah akses dan dikaji sampai dengan penyusunan rekomendasi dalam rangka perencanaan program peningkatan mutu Pendidikan. Irfan juga menymapiakan Mohon ijin untuk lebih sering mendampingi dan mengadvokasi untuk membantu pemda Kota Bima mengawal kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan tersebut. Asesmen Nasional tidak menggunakan pendekatan rangking, namun lebih kepada pemetaan kondisi nyata masing-masing daerah dalam rangka mengkaji lebih komprehensif dan mendalam.