SOSIALISASI DAN KOORDINASI KUALITAS DAPODIK DENGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Dikpora Kota Bima - Swiss-Belcourt Lombok Hotel menjadi lokasi kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Kualitas Dapodik Dengan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kegiatan yang digagas oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTB ini berlangsung selama tiga hari mulai 12 s.d 14 Juni 2024 mendatang dengan peserta Operator Dapodik Dinas dan Pejabat Dinas Pendidikan dari 10 Kabupaten/Kota Se-NTB di tambah Dinas Pendidikan Provinsi NTB sebagai penanggungjawab Dapodik. 

Lilis Miningrum, SE Kasubag Umum BPMP Prov. NTB sebagai penanggungjawab kegiatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dapodik merupakan sumber data utama pendidikan di Indonesia. Dapodik sebagai sistem penghubung layanan pemerintah, baik di lingkungan internal Kemdikbud maupun lintas Kementerian/Lembaga. Dapodik merupakan satu-satunya acuan data yang telah digunakan oleh Kemdikbud guna dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan sebagai rujukan dalam mendukung seluruh program di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di lingkup pemerintah daerah, maupun lintas kementerian. Data yang dihasilkan oleh Dapodik dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, perencanaan program serta kegiatan, dan evaluasi dalam bidang pendidikan.

Sebagai sumber data utama, tentunya kualitas data dapodik harus mendapatkan perhatian utama. Kondisi saat ini, masih banyak isu kualitas data dapodik, salah satunya ditemukan data anomali pada data satuan pendidikan. Selain itu, beberapa masalah ditemukan dalam hal penginputan yang tidak sesuai kondisi lapangan. Hal ini menyebabkan perlunya melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal kualitas data dapodik.

"Berdasarkan hal tersebut, BPMP Provinsi NTB mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Kualitas Dapodik dengan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan melibatkan unsur pejabat dan operator dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi NTB dengan tujuan agar Pemerintah Daerah bisa mendapatkan informasi tentang urgensi peningkatan kualitas dapodik, indikator kualitas dapodik, capaian kualitas dapodik kurun 2023/2024 serta melakukan penguatan terhadap strategi peningkatan data dapodik kedepannya, ini diharapkan bisa menjadi output dan outcome kedepannya terutama bagi peserta dan pemerintah daerah." lanjutnya.

Dalam laporannya juga kasubag umum menyampaikan berdasarkan Laporan PIC PDM 14, bahwa kualitas Dapodik mengalami peningkatan, diharapkan dilakukan advokasi dengan pemerintah daerah terkait data dapodik sehingga kedepannya akan dilakukan uji petik deteksi data anomali dapodik. Pada Cut Off Juni 2024 sinkronisasi dapodik baru mencapai 79,53? menurun 1,77? dari target NTB 81,3%.

Narasumber/fasilitator pada kegiatan ini adalah unsur Pejabat BPMP Provinsi NTB dan Tim Dapodik BPMP Provinsi NTB. (yoel)